PKN
MAPEL : PKN ORDE BARU
KELAS : IX
ORDE BARU
SUMBER : https://www.slideshare.net/nandatasia/orde-lama-orde-baru-dan-reformasi
Kebijakan Orde Baru
KELAS : IX
ORDE BARU
Pengertian orde baru adalah suatu
penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia
berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila
dan UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap
ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September
(G30S/ PKI).
Menurut sejarahnya, pada
masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di
Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan ideologi Pancasila. Awal
lahirnya orde baru adalah ketika presiden Soekarno menyerahkan mandatnya
kepada Jendral Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret
(SUPERSEMAR).
Baca juga: Pengertian IdeologiLatar Belakang Orde Baru
Peristiwa
yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang
dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kebijakan pemerintah
pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965 beberapa Jendral TNI
diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut yang sempat
mengakibatkan kekacauan di Indonesia.
Peristiwa
pembunuhan para Jendral TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang
kebencian besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat dan
TNI kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota
PKI di berbagai daerah di Indonesia.
Pada
masa itu, kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehinga keamanan
negara sangat rentan. Hal tersebut membuat pengaruh dan kekuasaan
presiden Soekarno menjadi melemah dan kehilangan kepercayaan dari
sebagian rakyatnya.
Selain kerusuhan,
masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat.
Beberapa tuntutan demonstran kepada pemerintah pada waktu itu adalah:
- Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya (Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain).
- Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
- Menurunkan harga sembako
Untuk
menindaklanjuti tuntutan rakyat tersebut, presiden Soekarno kemudia
melakukan reshuffle Kabinet Dwikora. Namun, upaya tersebut dianggap
mengecewakan karena masih terdapat unsur komunis di dalam kabinet baru.
Pada
masa genting tersebut akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk
mengundurkan diri sebagai presiden. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966
Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, dimana isinya Soekarno menyerahkan
mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia.
Pada
22 Februari 1967 akhirnya Soeharta diangkat menjadi presiden RI ke-2
secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan
sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada
tanggal 7 – 12 Maret 1967.
Baca juga: Lambang Garuda PancasilaSUMBER : https://www.slideshare.net/nandatasia/orde-lama-orde-baru-dan-reformasi
Kebijakan Orde Baru
Pemerintahan
di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial,
dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan
stabilitas negara di berbaai bidang.
Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru:
1. Kebijakan ekonomi
Pada
tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan
Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun
1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.
Menciptakan
dan mewujudkan program trilogy pembangunan dimana tujuannya adalah agar
ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.
2. Kebijakan politik
- Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.
- Penyederhanaan partai politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
- Militer memiliki peran dalam pemerintahan atau yang disebut dengan dwifungsi ABRI.
- Pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.
- Masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah kesatuan Republik Indonesia.
- Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
3. Kebijakan Sosial
Pemerintah
orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya:
- Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)
- Program transmigrasi
- Gerakan wajib belajar
- Gerakan orang tua asuh
SUMBER : https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-orde-baru.html
0 komentar: